Di balik setiap kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah, selalu ada politik yang mempengaruh/mendasari/mengarungi proses pembuatannya. Menguak kebenaran/aspek/inti politik ini penting untuk memahami tujuan/implikasi/dampak kebijakan ekonomi secara holistik. Politik seringkali menjadi alat/faktor/unsur dalam menentukan prioritas dan algoritma/metodologi/tata cara pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi/menentukan/memformasi kesejahteraan masyarakat.
- Ekspansi
- Investasi
- Keseimbangan
Biaya Beras Melonjak
Hidup memang sungguh berat, apalagi ketika biaya hidup terus meningkat. Salah satu yang paling terasa adalah kenaikan harga beras. Komoditas ini menjadi bahan utama bagi banyak keluarga di Indonesia, jadi jika harganya naik, pasti berdampak pada alur kehidupan masyarakat. Banyak orang kini harus lebih bijak untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa bahkan terpaksa kurangi konsumsi beras agar tetap bisa hidup dengan layak.
Pembangunan Jalan Desa: Suara yang Tak Terdengar
Jalan desa merupakan urat nadi sebuah masyarakat. Setiap tapak jalan berlubang menjadi saksi bisu perjalanan warga desa yang penuh dengan semangat. Namun, seringkali pembangunan jalan desa terabaikan, terbungkam lebih penting. Suara dari masyarakat desa pun tersesat di tengah hiruk pikuk dunia luar.
- Teknologi pembangunan
- Perhatian yang minim
- Tidak adanya koordinasi
Akibatnya, jalan desa berantakan, membuat aksesibilitas dan perkembangan ekonomi menjadi semakin sulit.
Remaja Menginginkan Perbaikan Rancangan Hukum
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia merasa kendala dalam mendapatkan akses terhadap sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Mereka menilai {sistem hukum saat ini perlu reformasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mahasiswa menuntut reformulasi sistem hukum agar lebih efektif, serta mengarahkan keadilan bagi semua warga negara.
- Permohonan mahasiswa meliputi penghapusan korupsi
- Reformasi pada struktur dan {prosedur hukum{ yang berlaku
- Pembetukan sistem penegakan hukum yang adil dan transparan
Mahasiswa berharap tuntutan dapat digabungkan oleh Demokrasi Digital pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih kuat. Mereka juga mendukung masyarakat luas untuk turut berperan dalam proses reformasi sistem hukum demi mewujudkan keadilan sosial
Kolusi Politik Menggerus Keadilan Publik
Politik seharusnya menjadi jalan bagi terciptanya keadilan publik yang merata. Sayangnya, praktik kolusi politik seringkali mengikis fondasi tersebut. Ketika pejabat mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu di atas kebutuhan rakyat, maka hukum dan norma sosial pun terdistorsi.
Diskriminasi semakin merajalela, dan suara orang kecil tenggelam dalam belantara kepalsuan.
Praktik kolusi politik juga mencederai kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Ketika rakyat melihat pemimpin mereka terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan wewenang, maka rasa keadilan akan terkikis habis.
Sukses suatu bangsa tak mungkin dicapai tanpa adanya keadilan publik yang kuat. Kita semua perlu berperan aktif untuk melawan praktik kolusi politik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab.
Korupsi Merajalela: Ancaman Bagi Kemakmuran Rakyat
Korupsi merajalela di kalangan pejabat publik, yang telah merusak fondasi negara. Akibatnya, pembangunan terhambat, dan rakyat tekena kesulitan.
Lembaga Swadaya Masyarakat perlu mengambil upaya serius untuk membendung penyelewengan.
Hal ini meliputi peningkatan transparansi serta mendorong etika kerja yang baik. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemakmuran rakyat.